- 41. DPR RI Setuju Anggaran Kemenkumham 2023 Ditambah
- (Berita)
- ... Medis dan Sosial serta pasca rehabilitasi bagi WBP; Penerbitan Paspor, Penerbitan Izin Tinggal, Pemeriksaan Keimigrasian dan Penegakan Hukum Keimigrasian; Penanganan Gugatan Perdata dan Pidana Internasional ...
- Dibuat pada 06 Jun 2022
- 42. Pengelolaan Uang Rakyat Sekecil Apapun Harus Dipertanggungjawabkan
- (Berita)
- Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tengah mengikuti Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menteri Hukum dan Ham, Yasonna H. Laoly mengatakan ...
- Dibuat pada 08 Februari 2022
- 43. Pastikan Sesuai Implementasi, Kemenkumham Tinjau Langsung Ganti Rugi Bentuk Barang (GRBB) di Nusakambangan
- (Berita)
- ... Rugi Bentuk Barang (GRBB). Kegiatan ini merupakan rangkaian tindak lanjut dari temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas sistem pengendalian intern Kemenkumham. Tim yang terdiri ...
- Dibuat pada 19 Agustus 2021
- 44. Tuntaskan Masalah Data Laporan Keuangan melalui Rekonsiliasi
- (Berita)
- Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah berhasil menyabet secara berturut-turut enam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan ...
- Dibuat pada 14 Juli 2021
- 45. Waspada Penyebaran Covid-19 dari Repatriasi
- (Berita)
- ... WNA dan WNI tersebut tetap harus menjalani prosedur pemeriksaan swab sebanyak dua kali hasil negatif. “Untuk (WNA dan WNI) yang positif (Covid-19) langsung dirawat. Sedangkan untuk yang negatif tidak ...
- Dibuat pada 30 Maret 2021
- 46. Tantangan Pandemi Demi Opini
- (Berita)
- ... bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Yasonna pada kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2020. Dimulai dari pelaksanaan kegiatan ...
- Dibuat pada 12 Februari 2021
- 47. Jaga Kualitas Laporan Keuangan
- (Berita)
- ... 11 kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly membeberkan ...
- Dibuat pada 11 Februari 2021
- 48. Opini WTP di Kemenkumham Hukumnya Wajib
- (Berita)
- Jakarta - Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. ...
- Dibuat pada 11 Februari 2021
- 49. Plt. Sekjen: “Berikan Kontribusi Terbaik bagi Kemenkumham”
- (Berita)
- ... ini hingga tiga hari ke depan. Melalui kegiatan ini, diharapkan mampu mempertahankan laju positif Kemenkumham dalam meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan. ...
- Dibuat pada 03 Februari 2021
- 50. Pandemi Bukan Halangan untuk Kemenkumham Raih Opini WTP ke-12
- (Berita)
- Jakarta - Sejak tahun 2009, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sudah meraih 11 kali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan laporan keuangannya. Pelaksana tugas ...
- Dibuat pada 03 Februari 2021
- 51. Entry Meeting BPK Menuju Laporan Keuangan Kemenkumham yang Lebih Baik
- (Berita)
- Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melaksanakan Entry Meeting Pemeriksaan Interim BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun ...
- Dibuat pada 06 November 2024
- 52. Kemenkumham Realisasikan 97,16% Anggaran di Tahun 2023
- (Berita)
- ... Supratman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama komisi III DPR RI tentang pembahasan evaluasi APBN 2023 dan penjelasan hasil pemeriksaan BPK RI 2023, Jumat (23/8/2024). Anggaran itu digunakan untuk tiga ...
- Dibuat pada 23 Agustus 2024
- 53. Rekor! Kemenkumham Raih Opini WTP ke-15 Kali Berturut-turut
- (Berita)
- ... acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Dan Ham Tahun 2023, Jumat (26/07/2024). Lebih lanjut Menkumham mengingatkan kepada jajaran di Kemenkumham, untuk ...
- Dibuat pada 26 Juli 2024
- 54. Tips Antisipasi Temuan BPK
- (Berita)
- ... Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK,” ujar Aman. Terakhir, Aman Riyadi meminta agar seluruh pengelola keuangan dan BMN mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) ...
- Dibuat pada 16 Juli 2024
- 55. 10 Poin Penting Raih Keberhasilan Laporan Keuangan Kemenkumham Semester I Tahun 2024
- (Berita)
- ... pengendalian dalam memproses paket pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan; dan kawal pelaksanaan belanja yang membentuk Aset. "Yang ke enam, Laksanakan tindak lanjut atas rekomendasi temuan pemeriksaan BPK ...
- Dibuat pada 09 Juli 2024
- 56. Cermat dan Teliti, Kunci Sukses Laporan Keuangan WTP Kemenkumham
- (Berita)
- ... ketentuan. “Temuan Pemeriksaan BPK merupakan tanggung jawab kita bersama selaku pihak yang diberi amanat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam melaksanakan kegiatan. Saya berharap ...
- Dibuat pada 09 Juli 2024
- 57. Gelar Exit Meeting Pemeriksaan BPK, Kemenkumham Upayakan WTP ke-15 Kali Berturut-Turut
- (Berita)
- Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Exit Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kemenkumham tahun 2023. Exit Meeting diselenggarakan ...
- Dibuat pada 05 Jun 2024
- 58. Upaya Wujudkan WTP ke-15, Kemenkumham Lakukan Rekonsiliasi Data Keuangan
- (Berita)
- ... pengelola dan penyusun laporan keuangan memiliki peran yang besar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel. Hal tersebut sejalan dengan Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan ...
- Dibuat pada 05 Februari 2024
- 59. Kemenkumham Komitmen Wujudkan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel
- (Berita)
- ... untuk menjadi lebih baik," ucap Wisnu. Oleh karena itu, ia mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran Kemenkumham, khususnya entitas yang menjadi sampel pemeriksaan agar kooperatif dan informatif dalam ...
- Dibuat pada 29 Januari 2024
- 60. BPK RI Apresiasi Pengelolaan Anggaran Kemenkumham
- (Berita)
- Jakarta - Pemeriksaan BPK RI memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik, efisien, ...
- Dibuat pada 25 Januari 2024
- +6221 525 3004
- rohumas@kemenkumham.go.id
- Senin- Jumat 08:00 - 16:30
|
|
|
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA |
||||||
 |
JL. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 |
|
 |
021 - 5253004 | |
 |
Email Kehumasan | |
| rohumas@kemenkumham.go.id | ||
|
Email Pengaduan | |
| pengaduan.setjen@kemenkumham.go.id |
 |
 |
 |
 |
 |
|