- 81. Ditjen PAS Percepat Implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- (Berita)
- ... Revitalisasi pada UPT Pemasyarakatan, Tindak Lanjut Hasil Survey Kepatuhan Hukum Tahun 2018, serta Action Plan Rekomendasi Hasil Kajian Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan bersama Deputi Kelembagaan dan ...
- Dibuat pada 22 April 2019
- 82. Narasi Tunggal - Kemendikbud Imbau Pemda Segera Tetapkan Zona Persekolahan dan Juknis PPDB 2019
- (Narasi Tunggal)
- ... Internal Pemerintah (APIP). Mendikbud meminta agar pemerintah daerah dapat memastikan sekolah terhindar dari praktik “jual beli kursi”/titipan, ataupun tindakan pelanggaran lain yang bertentangan dengan ...
- Dibuat pada 08 Maret 2019
- 83. Tandai Babak Baru Kerja Sama Hukum, Menkumham Tanda Tangan Perjanjian Mutual Legal Assistance Indonesia – Swiss
- (Berita)
- ... platform kerjasama hukum, khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery). Perjanjian ini terdiri dari 39 pasal, yang ...
- Dibuat pada 05 Februari 2019
- 84. Kewenangan KPU Pada Aturan Teknis, Bukan Norma Hukum Subtansi Pemilu
- (Siaran Pers)
- ... pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak bertentangan dengan ...
- Dibuat pada 23 Jun 2018
- 85. Cegah Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK adakan Diseminasi RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
- (Berita)
- ... tindak pidana pencucian uang serta mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat terhadap transaksi penggunaan uang kartal menjadi sistem transaksi non tunai yang berazaskan kepentingan umum, pelindungan ...
- Dibuat pada 17 April 2018
- 86. Rapat Kerja Gabungan Tindak Pidana Korupsi di Komisi III DPR, Menkumham: Kerjasama yang Terintegrasi Mutlak Diperlukan Untuk Penanganan Korupsi
- (Berita)
- ... terkait. Rapat dilakukan atas inisiatif DPR untuk mendapatkan penjelasan dan masukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah berjalan baik dari MA, KPK, Kejaksaan, POLRI dan Kemenkumham. Urgensi ...
- Dibuat pada 19 Oktober 2017
- 87. SIARAN PERS. Babak Baru Kerja Sama Penegakan Hukum Indonesia dan Swiss
- (Berita)
- Jakarta-Perjanjian bantuan hukum timbal balik atau MLA (Mutual Legal Asistance) Treaty Indonesia-Swiss akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian resmi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ...
- Dibuat pada 06 September 2017
- 88. Tim Kunker Komisi III DPR RI Apresiasi Pembinaan di Lapas Klas IIA Palu
- (Berita)
- ... kerajinan yang terbuat dari kayu-kayu dan barang-barang bekas, mereka(WBP) di ajarkan untuk pengelasan besi. Peninjauan berakhir di lapas Tipikor (tindak pidana korupsi). Supratman menambahkan seusai melakukan ...
- Dibuat pada 22 Maret 2016
- 89. Ingin Berbadan Hukum, LIRA Sambangi Menkumham
- (Berita)
- ... Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi ...
- Dibuat pada 14 Maret 2016
- 90. MENKUMHAM LAOLY KRITIK KERAS KESUNGGUHAN NEGARA-NEGARA PIHAK UNCAC TERKAIT ASSET RECOVERY
- (Berita)
- Saint Petersburg - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly mempertanyakan kesungguhan Beberapa negara-negara dengan institusi keuangan dunia dalam membantu realisasi upaya asset recovery. ...
- Dibuat pada 05 November 2015
- 91. Bekerja dan Berkarya dengan Semangat “Kami PASTI”
- (Berita)
- ... Kemenkumham, Jl. HR Rasuna Said Kav.6-7, Senin, 17/8/2015. Bertindak selaku Inspektur Upacara Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan diikuti oleh pejabat dan pegawai di Jajaran Unit Pusat. ...
- Dibuat pada 17 Agustus 2015
- 92. Pembacaan Putusan Perkara Kepegawaian, PTUN Menangkan Menkumham
- (Berita)
- ... “Dimana Penggugat dijatuhi hukuman pidana satu tahun enam bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama,” ujar Ketua Majelis Hakim Febru Wartati saat membacakan putusan. Putusan ...
- Dibuat pada 16 Jun 2015
- 93. Menkumham-DPR Bahas Perppu tentang KPK
- (Berita)
- ... Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam rapat tersebut, kedua ...
- Dibuat pada 20 April 2015
- 94. Pembinaan Tanpa Diskriminasi bagi WBP
- (Berita)
- Jakarta – Perlakuan terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia sejak tahun 1964 telah mengalami perubahan paradigma. Dari sistem kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan ...
- Dibuat pada 13 Maret 2015
- 95. Terima Kunker DPR RI, Kakanwil Kemenkumham Kalsel Terangkan Atasi Over Kapasitas
- (Berita)
- ... Kerja (Kunker) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banjarmasin. Rombongan Komisi III tersebut mengunjungi Blok Tahanan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Blok Tahanan Narkoba, dan Blok Wanita. Kepala ...
- Dibuat pada 25 November 2014
- 96. Kasih Kuliah umum, Menkumham dongeng pesan leluhur
- (Berita)
- Yogjakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly menjadi keynote speaker pada acara seminar nasional bertema "Memperkuat Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi" pada sabtu ...
- Dibuat pada 23 November 2014
- 97. Tindak Pidana Korupsi
- (Tagar)
- Tindak Pidana Korupsi
- Dibuat pada 25 Oktober 2023
- 98. Kemenkumham Himpun Masukan Untuk Pembaruan Aturan Tindak Pidana Korupsi
- (Artikel ditag dengan: Tindak Pidana Korupsi)
- Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna pembaruan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) ...
- Dibuat pada 25 Oktober 2023