- 61. Hari Ini Yasonna Akan Catatkan Sejarah, Tanda Tangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura yang Bikin Gentar Koruptor dan Teroris
- (Siaran Pers)
- ... orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi. “Perjanjian ...
- Dibuat pada 25 Januari 2022
- 62. 3 Kata Kunci Anti Korupsi
- (Berita)
- ... yang kita sebut dengan ZI, WBK, dan WBBM,” kata Guru Besar Universitas Gadjah Mada ini. Berbicara tentang korupsi, jelas Eddy, ada 30 perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kalau ...
- Dibuat pada 04 Oktober 2021
- 63. RUU Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana RI-Rusia Siap Disahkan
- (Berita)
- ... dan pemberantasan tindak pidana, terutama yang bersifat transnasional antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia dapat berjalan dengan efektif, sejalan dengan tujuan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang ...
- Dibuat pada 07 September 2021
- 64. The 1st ASLOM WG on AET, Perkuat Komitmen Kerja Sama ASEAN di Bidang Hukum
- (Berita)
- ... conference. Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo R. Muzhar selaku perwakilan Menteri Hukum dan HAM yang bertindak sebagai focal point dan otoritas pusat dalam ...
- Dibuat pada 08 April 2021
- 65. Wujudkan Zona Integritas, Itjen Deklarasikan Janji Kinerja dan Kerja Sama dengan KPK
- (Berita)
- ... dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PKS ini merupakan wujud nyata komitmen Itjen dan KPK dalam mendukung pelayanan masyarakat ...
- Dibuat pada 15 Maret 2021
- 66. Asimilasi Covid-19 Diperpanjang, Ditjen PAS Jalankan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020
- (Siaran Pers)
- ... pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, pembatasan bagi tindak pidana tertentu, mengakomodir pemberian hak terhadap Warga Negara Asing, serta penerbitan Surat Keputusan secara online, yang akan terakomodir ...
- Dibuat pada 31 Desember 2020
- 67. Kunjungi NTT, Komisi III DPR: Menyusahkan Rakyat, Siap-siap Menghuni Nusakambangan
- (Berita)
- ... dengan tingkat tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual pada perempuan dan anak yang sangat tinggi di wilayah NTT,” jelasnya di Aula Kanwil Kemenkumham NTT. Provinsi NTT merupakan kunker terakhir ...
- Dibuat pada 28 Oktober 2020
- 68. KPK Serahkan Barang Hasil Rampasan Negara kepada Kemenkumham
- (Berita)
- ... bangunan 440.75m2. Adapun BMN ini merupakan rampasan dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang a.n. Djoko Susilo. Nilai total aset BMN yang diserahkan kepada Kemenkumham mencapai Rp 11.196.719.000,-. ...
- Dibuat pada 24 Agustus 2020
- 69. 3 RUU Disahkan dalam Rapat Paripurna di Masa Pandemi
- (Berita)
- ... hukum dalam meningkatkan efektifitas kerja sama pemberantasan tindak pidana yangb bersifat transnasional meliputi tindak pidana korupsi, pencucian uang, tindak pidana fiskal. “Perjanjian ini juga memuat ...
- Dibuat pada 15 Juli 2020
- 70. DPR-RI Sahkan RUU Perjanjian MLA Indonesia - Swiss
- (Berita)
- ... penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan menyangkut penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pembekuan dan perampasan hasil tindak pidana. “Kita ...
- Dibuat pada 14 Juli 2020
- 71. Pimpin Delegasi ke Beograd, Menkumham Yasonna Laoly Siap Tindak Lanjuti Perjanjian Hukum dengan Serbia
- (Berita)
- ... manusia. Dalam kunjungan tersebut, Yasonna dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah menteri dan otoritas penegak hukum di Serbia. Keberangkatan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Duta Besar Serbia ...
- Dibuat pada 04 Juli 2020
- 72. Menkumham Pastikan Hadiri Sidang Perppu Covid-19 di MK
- (Siaran Pers)
- ... dianggap bentuk pengistimewaan pejabat tertentu yang berpotensi pada terjadinya tindak pidana korupsi. Sedangkan pemerintah berkali-kali menegaskan bahwa Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidak menghilangkan ...
- Dibuat pada 19 Mei 2020
- 73. Menkumham: Tidak Ada Istilah Kebal Hukum Pelaksana Perppu Nomor 1/2020
- (Siaran Pers)
- ... delik korupsi atas pejabat pemerintah pelaksana perppu. Menurut Yasonna, tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan perppu ini tetap akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. "Tidak ada istilah ...
- Dibuat pada 12 Mei 2020
- 74. Menkumham Tegaskan Komitmen Indonesia Berantas Korupsi pada Konferensi PBB Anti Korupsi
- (Berita)
- ... aturan dan regulasi, termasuk Rencana Aksi Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2012-2025. Selain itu, Pemerintah juga menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang ...
- Dibuat pada 17 Desember 2019
- 75. RI-Rusia Resmi Kerja Sama Bantuan Hukum Timbal Balik
- (Berita)
- ... kuat Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery) yang dilakukan melalui berbagai platform kerja sama ...
- Dibuat pada 14 Desember 2019
- 76. Bahaya Terorisme dan Penanganannya
- (Berita)
- ... Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Hendra Kurnia Putra, dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan ...
- Dibuat pada 03 Desember 2019
- 77. Klarifikasi Pasal dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana
- (Berita)
- ... 278 (Pembiaaran unggas) Pasal 414 (Mempertujunkan alat kontrasepsi), pasal 417 (perzinahan), Pasal 418 (Kohabitasi), Pasal 432 (penggelandangan), Pasal 470 (aborsi), dan Pasal 604 (Tindak Pidana Korupsi). ...
- Dibuat pada 20 September 2019
- 78. RUU KPK sah jadi UU
- (Berita)
- ... bukan berarti pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Hal ini dimaksudkan agar KPK dalam menjalankan tugasnya makin baik dan komprehensif," ujar dia. Berikut tujuh poin revisi UU KPK yang disepakati ...
- Dibuat pada 17 September 2019
- 79. Tingkatkan Koordinasi Kerja Sama, Kemenkumham dan USAID adakan Rapat Komtek
- (Berita)
- ... dalam program perlawanan terhadap tindak pidana korupsi dan penguatan pemerintah untuk tahun 2020. "Kami berharap Bapak dan Ibu perwakilan Kementerian dan Lembaga dapat memberikan masukan, agar program ...
- Dibuat pada 15 Agustus 2019
- 80. Bersama Cegah Tindak Pidana bagi Korporasi
- (Berita)
- ... Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi. Enam kementerian tersebut adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian ...
- Dibuat pada 03 Juli 2019