- 21. Hari Ini Yasonna Akan Catatkan Sejarah, Tanda Tangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura yang Bikin Gentar Koruptor dan Teroris
- (Siaran Pers)
- ... orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi. “Perjanjian ...
- Dibuat pada 25 Januari 2022
- 22. The 1st ASLOM WG on AET, Perkuat Komitmen Kerja Sama ASEAN di Bidang Hukum
- (Berita)
- ... conference. Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo R. Muzhar selaku perwakilan Menteri Hukum dan HAM yang bertindak sebagai focal point dan otoritas pusat dalam ...
- Dibuat pada 08 April 2021
- 23. Wujudkan Zona Integritas, Itjen Deklarasikan Janji Kinerja dan Kerja Sama dengan KPK
- (Berita)
- ... dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PKS ini merupakan wujud nyata komitmen Itjen dan KPK dalam mendukung pelayanan masyarakat ...
- Dibuat pada 15 Maret 2021
- 24. Asimilasi Covid-19 Diperpanjang, Ditjen PAS Jalankan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020
- (Siaran Pers)
- ... pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, pembatasan bagi tindak pidana tertentu, mengakomodir pemberian hak terhadap Warga Negara Asing, serta penerbitan Surat Keputusan secara online, yang akan terakomodir ...
- Dibuat pada 31 Desember 2020
- 25. Kunjungi NTT, Komisi III DPR: Menyusahkan Rakyat, Siap-siap Menghuni Nusakambangan
- (Berita)
- ... dengan tingkat tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual pada perempuan dan anak yang sangat tinggi di wilayah NTT,” jelasnya di Aula Kanwil Kemenkumham NTT. Provinsi NTT merupakan kunker terakhir ...
- Dibuat pada 28 Oktober 2020
- 26. KPK Serahkan Barang Hasil Rampasan Negara kepada Kemenkumham
- (Berita)
- ... bangunan 440.75m2. Adapun BMN ini merupakan rampasan dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang a.n. Djoko Susilo. Nilai total aset BMN yang diserahkan kepada Kemenkumham mencapai Rp 11.196.719.000,-. ...
- Dibuat pada 24 Agustus 2020
- 27. 3 RUU Disahkan dalam Rapat Paripurna di Masa Pandemi
- (Berita)
- ... hukum dalam meningkatkan efektifitas kerja sama pemberantasan tindak pidana yangb bersifat transnasional meliputi tindak pidana korupsi, pencucian uang, tindak pidana fiskal. “Perjanjian ini juga memuat ...
- Dibuat pada 15 Juli 2020
- 28. DPR-RI Sahkan RUU Perjanjian MLA Indonesia - Swiss
- (Berita)
- ... penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan menyangkut penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pembekuan dan perampasan hasil tindak pidana. “Kita ...
- Dibuat pada 14 Juli 2020
- 29. Menkumham Pastikan Hadiri Sidang Perppu Covid-19 di MK
- (Siaran Pers)
- ... dianggap bentuk pengistimewaan pejabat tertentu yang berpotensi pada terjadinya tindak pidana korupsi. Sedangkan pemerintah berkali-kali menegaskan bahwa Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidak menghilangkan ...
- Dibuat pada 19 Mei 2020
- 30. Menkumham: Tidak Ada Istilah Kebal Hukum Pelaksana Perppu Nomor 1/2020
- (Siaran Pers)
- ... delik korupsi atas pejabat pemerintah pelaksana perppu. Menurut Yasonna, tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan perppu ini tetap akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. "Tidak ada istilah ...
- Dibuat pada 12 Mei 2020
- 31. RI-Rusia Resmi Kerja Sama Bantuan Hukum Timbal Balik
- (Berita)
- ... kuat Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery) yang dilakukan melalui berbagai platform kerja sama ...
- Dibuat pada 14 Desember 2019
- 32. Bahaya Terorisme dan Penanganannya
- (Berita)
- ... Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Hendra Kurnia Putra, dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan ...
- Dibuat pada 03 Desember 2019
- 33. RUU KPK sah jadi UU
- (Berita)
- ... bukan berarti pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Hal ini dimaksudkan agar KPK dalam menjalankan tugasnya makin baik dan komprehensif," ujar dia. Berikut tujuh poin revisi UU KPK yang disepakati ...
- Dibuat pada 17 September 2019
- 34. Tingkatkan Koordinasi Kerja Sama, Kemenkumham dan USAID adakan Rapat Komtek
- (Berita)
- ... dalam program perlawanan terhadap tindak pidana korupsi dan penguatan pemerintah untuk tahun 2020. "Kami berharap Bapak dan Ibu perwakilan Kementerian dan Lembaga dapat memberikan masukan, agar program ...
- Dibuat pada 15 Agustus 2019
- 35. Ditjen PAS Percepat Implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- (Berita)
- ... Revitalisasi pada UPT Pemasyarakatan, Tindak Lanjut Hasil Survey Kepatuhan Hukum Tahun 2018, serta Action Plan Rekomendasi Hasil Kajian Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan bersama Deputi Kelembagaan dan ...
- Dibuat pada 22 April 2019
- 36. Narasi Tunggal - Kemendikbud Imbau Pemda Segera Tetapkan Zona Persekolahan dan Juknis PPDB 2019
- (Narasi Tunggal)
- ... Internal Pemerintah (APIP). Mendikbud meminta agar pemerintah daerah dapat memastikan sekolah terhindar dari praktik “jual beli kursi”/titipan, ataupun tindakan pelanggaran lain yang bertentangan dengan ...
- Dibuat pada 08 Maret 2019
- 37. Tandai Babak Baru Kerja Sama Hukum, Menkumham Tanda Tangan Perjanjian Mutual Legal Assistance Indonesia – Swiss
- (Berita)
- ... platform kerjasama hukum, khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery). Perjanjian ini terdiri dari 39 pasal, yang ...
- Dibuat pada 05 Februari 2019
- 38. Kewenangan KPU Pada Aturan Teknis, Bukan Norma Hukum Subtansi Pemilu
- (Siaran Pers)
- ... pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak bertentangan dengan ...
- Dibuat pada 23 Jun 2018
- 39. SIARAN PERS. Babak Baru Kerja Sama Penegakan Hukum Indonesia dan Swiss
- (Berita)
- Jakarta-Perjanjian bantuan hukum timbal balik atau MLA (Mutual Legal Asistance) Treaty Indonesia-Swiss akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian resmi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ...
- Dibuat pada 06 September 2017
- 40. Tim Kunker Komisi III DPR RI Apresiasi Pembinaan di Lapas Klas IIA Palu
- (Berita)
- ... kerajinan yang terbuat dari kayu-kayu dan barang-barang bekas, mereka(WBP) di ajarkan untuk pengelasan besi. Peninjauan berakhir di lapas Tipikor (tindak pidana korupsi). Supratman menambahkan seusai melakukan ...
- Dibuat pada 22 Maret 2016