rss 48

Total: 98 hasil ditemukan.

Pencarian untuk:
Cari hanya:

Halaman 1 dari 5

1. Kemenkumham Himpun Masukan Untuk Pembaruan Aturan Tindak Pidana Korupsi
(Berita)
Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna pembaruan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) ...
Dibuat pada 25 Oktober 2023
2. Rapat Kerja Gabungan Tindak Pidana Korupsi di Komisi III DPR, Menkumham: Kerjasama yang Terintegrasi Mutlak Diperlukan Untuk Penanganan Korupsi
(Berita)
... terkait. Rapat dilakukan atas inisiatif DPR untuk mendapatkan penjelasan dan masukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah berjalan baik dari MA, KPK, Kejaksaan, POLRI dan Kemenkumham. Urgensi ...
Dibuat pada 19 Oktober 2017
3. Kemenkumham Terima Aset Terpidana Korupsi Senilai Rp28,9 Miliar dari KPK
(Berita)
... Korupsi (KPK). Aset yang merupakan barang rampasan negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut diserahterimakan dengan mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ...
Dibuat pada 12 Juli 2023
4. Bersama Cegah Tindak Pidana bagi Korporasi
(Berita)
... Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi. Enam kementerian tersebut adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian ...
Dibuat pada 03 Juli 2019
5. Cegah Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK adakan Diseminasi RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
(Berita)
... tindak pidana pencucian uang serta mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat terhadap transaksi penggunaan uang kartal menjadi sistem transaksi non tunai yang berazaskan kepentingan umum, pelindungan ...
Dibuat pada 17 April 2018
6. 3 Kata Kunci Anti Korupsi
(Berita)
... yang kita sebut dengan ZI, WBK, dan WBBM,” kata Guru Besar Universitas Gadjah Mada ini. Berbicara tentang korupsi, jelas Eddy, ada 30 perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kalau ...
Dibuat pada 04 Oktober 2021
7. RUU Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana RI-Rusia Siap Disahkan
(Berita)
... dan pemberantasan tindak pidana, terutama yang bersifat transnasional antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia dapat berjalan dengan efektif, sejalan dengan tujuan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang ...
Dibuat pada 07 September 2021
8. Pimpin Delegasi ke Beograd, Menkumham Yasonna Laoly Siap Tindak Lanjuti Perjanjian Hukum dengan Serbia
(Berita)
... manusia. Dalam kunjungan tersebut, Yasonna dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah menteri dan otoritas penegak hukum di Serbia. Keberangkatan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Duta Besar Serbia ...
Dibuat pada 04 Juli 2020
9. Menkumham Tegaskan Komitmen Indonesia Berantas Korupsi pada Konferensi PBB Anti Korupsi
(Berita)
... aturan dan regulasi, termasuk Rencana Aksi Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2012-2025. Selain itu, Pemerintah juga menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang ...
Dibuat pada 17 Desember 2019
10. Klarifikasi Pasal dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana
(Berita)
... 278 (Pembiaaran unggas) Pasal 414 (Mempertujunkan alat kontrasepsi), pasal 417 (perzinahan), Pasal 418 (Kohabitasi), Pasal 432 (penggelandangan), Pasal 470 (aborsi), dan Pasal 604 (Tindak Pidana Korupsi). ...
Dibuat pada 20 September 2019
11. RUU Perampasan Aset Masuk Usulan Prolegnas
(Berita)
... Aset Terkait Tindak Pidana kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025-2029. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Penyusunan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 dan ...
Dibuat pada 18 November 2024
12. Menteri Hukum Terima Kunjungan Kehormatan Dubes Inggris, Jajaki Kerja Sama Hukum
(Berita)
... Indonesia, khususnya bagi warga negara asing yang terlibat dalam tindak pidana berat. Menurutnya, penting bagi kedua negara untuk menjaga komunikasi dalam menangani kasus-kasus tersebut demi memastikan ...
Dibuat pada 14 November 2024
13. Penetapan Duta Integritas untuk Budaya Kemenkumham Berintegritas
(Berita)
... 47 kepala satuan kerja ini tidak sembarangan, ada kriteria tertentu yang digunakan, antara lain tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin pegawai atau tindak pidana, wajib memiliki ...
Dibuat pada 26 September 2023
14. Wamenkumham Optimis RUU Perampasan Aset Bakal Dibahas di Masa Sidang Mendatang
(Berita)
... RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang telah diterima DPR pada Kamis (4/5/2023). "Saya optimis RUU ini akan dibahas dan diselesaikan dalam masa sidang DPR berikut yang akan dimulai pada tanggal ...
Dibuat pada 11 Mei 2023
15. Terima Barang Rampasan Rp56 Miliar, Kemenkumham Optimalkan Layanan Keimigrasian
(Berita)
Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima aset hasil rampasan dari penanganan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap senilai Rp56.744.674.000,-. Nantinya ...
Dibuat pada 16 Februari 2023
16. Dorong Implementasi Perjanjian MLA, Menkumham Temui Menteri Kehakiman dan Kepolisian Konfederasi Swiss
(Berita)
... sharing best practices penanganan MLA, terutama terkait kasus korupsi dan pencucian uang, tindak pidana fiskal, kejahatan siber, dan perdagangan manusia,” terang Yasonna. Mendengar usulan Menkumham, ...
Dibuat pada 08 November 2022
17. Kemenkumham Terima Hibah 8 Mobil Rampasan Negara dari KPK
(Berita)
... dari hasil tindak pidana korupsi dengan total nilai Rp24,27 miliar kepada 4 institusi, yakni Kemenkumham, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), Pemerintah ...
Dibuat pada 24 Maret 2022
18. Pemerintah Segerakan Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura
(Berita)
... disegerakan. Sehari setelah (perjanjian ekstradisi) itu ditandatangani, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan respon yang positif dan meminta ini segera ditindaklanjuti,” kata Yasonna dalam Rapat ...
Dibuat pada 02 Februari 2022
19. Ekstradisi RI-Singapura Bikin Gentar Koruptor dan Teroris, Ini Lini Masa hingga Perjanjian Ditandatangani Yasonna
(Berita)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, di Bintan, Kepulauan Riau. Perjanjian itu bermanfaat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang ...
Dibuat pada 25 Januari 2022
20. Yasonna Teken Perjanjian Ekstradisi: Koruptor, Bandar Narkoba, dan Donatur Terorisme Tak Bisa Lagi Sembunyi di Singapura
(Berita)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, di Bintan, Kepulauan Riau. Perjanjian itu bermanfaat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang ...
Dibuat pada 25 Januari 2022

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
PikPng.com school icon png 2780725    JL. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan
 Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940
PikPng.com phone icon png 604605   021 - 5253004
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    rohumas@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    pengaduan.setjen@kemenkumham.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

Unit Utama

Produk Hukum