- 61. 60 Tahun Pemasyarakatan: Mengubah Pelanggar Hukum Menjadi Berguna Bagi Masyarakat
- (Berita)
- ... Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. "Kalau pemenjaraan hanya untuk pembalasan, maka akan timbul dendam tanpa ada ...
- Dibuat pada 02 Mei 2024
- 62. 72 Napiter Pulang ke NKRI
- (Berita)
- Gunung Sindur - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berhasil “memulangkan” kembali 72 narapidana tindak pidana terorisme (napiter) ke dekapan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ...
- Dibuat pada 24 April 2024
- 63. Menkumham Terima Kunjungan Dubes Iran, Pererat Hubungan Kerja Sama
- (Berita)
- ... sama terkait ekstradisi, dan Mutual Legal Assistance (MLA)/ Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Dubes Iran mengatakan, kerja sama yang juga telah dilakukan adalah terkait Hak Asasi Manusia (HAM). ...
- Dibuat pada 25 Januari 2024
- 64. Kemenkumham Himpun Masukan Untuk Pembaruan Aturan Tindak Pidana Korupsi
- (Berita)
- Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna pembaruan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) ...
- Dibuat pada 25 Oktober 2023
- 65. Menkumham Bertemu Delegasi Belanda, Bahas Isu Hukum Krusial
- (Berita)
- ... pidana (KUHP) yang baru telah memperkenalkan sistem pidana yang mengedepankan keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif. “Kami akan menerapkan sanksi pidana alternatif, tidak ...
- Dibuat pada 05 Oktober 2023
- 66. Penetapan Duta Integritas untuk Budaya Kemenkumham Berintegritas
- (Berita)
- ... 47 kepala satuan kerja ini tidak sembarangan, ada kriteria tertentu yang digunakan, antara lain tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin pegawai atau tindak pidana, wajib memiliki ...
- Dibuat pada 26 September 2023
- 67. Indonesia dan Belanda Sepakat Perangi Kejahatan Transnasional
- (Berita)
- ... International Law Cooperation) Anne-Marie Bruist. Reclassering Nederland merupakan organisasi independen yang memberikan advis kepada hakim, jaksa, dan kepala penjara terkait tersangka dan terpidana ...
- Dibuat pada 25 Agustus 2023
- 68. Menkumham Ajak Pelaku Bisnis Sinergi dengan Pemerintah Perangi Perdagangan Orang
- (Berita)
- ... Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Turut hadir dalam kegiatan GABF kali ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno.L.P. Marsudi, (Co-Chair Bali Proses RI), Menlu Australia Penny Wong (Co-chair Bali ...
- Dibuat pada 11 Agustus 2023
- 69. Menjaga Keseimbangan Pengelolaan Barang Sitaan Negara di Rupbasan
- (Berita)
- ... Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tak sendirian di dalam mengelola rampasan aset hasil tindak pidana. Ada beberapa institusi lain yang memiliki kompetensi dan fasilitas serupa. Sebut saja Kementerian Keuangan ...
- Dibuat pada 17 Juli 2023
- 70. Kemenkumham Kalbar Jelaskan Upaya dan Kendala dalam Pencegahan TPPO ke Anggota Komisi III DPR RI
- (Berita)
- Pontianak – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Barat (Kalbar), Pria Wibawa menjelaskan upaya dan kendala dalam pencegahan Tindak Pidana ...
- Dibuat pada 17 Juli 2023
- 71. Kemenkumham Terima Aset Terpidana Korupsi Senilai Rp28,9 Miliar dari KPK
- (Berita)
- ... Korupsi (KPK). Aset yang merupakan barang rampasan negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut diserahterimakan dengan mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ...
- Dibuat pada 12 Juli 2023
- 72. Wamenkumham Optimis RUU Perampasan Aset Bakal Dibahas di Masa Sidang Mendatang
- (Berita)
- ... RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang telah diterima DPR pada Kamis (4/5/2023). "Saya optimis RUU ini akan dibahas dan diselesaikan dalam masa sidang DPR berikut yang akan dimulai pada tanggal ...
- Dibuat pada 11 Mei 2023
- 73. Transformasi Pemasyarakatan
- (Berita)
- ... 5 Juli 1963. Sistem Pemasyarakatan digambarkan sebagai bentuk pembinaan terhadap narapidana. Konsep ini kemudian disahkan dalam konferensi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada 27 April s/d 7 Mei 1964 ...
- Dibuat pada 27 April 2023
- 74. Menkumham-Komisi III DPR RI Percepat Penyelesaian RUU Narkotika
- (Berita)
- ... terutama terhadap RUU tentang Narkotika untuk dapat mendukung reformasi sistem peradilan pidana terpadu. Saat melakukan Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Yasonna menjelaskan strategi penyelesaian ...
- Dibuat pada 29 Maret 2023
- 75. Wamenkumham: Tugas Terberat Kita Ubah Mindset
- (Berita)
- Bengkulu - Pasca pengundangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada tanggal 02 Januari 2023 menyisakan amanat Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk segera ...
- Dibuat pada 16 Maret 2023
- 76. Buka Rangkaian Hari Bakti Pemasyarakatan, Menkumham Ikut Lomba Balap Karung Lawan Para Dubes
- (Berita)
- ... dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, selaras dengan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan,” ungkapnya. Lebih lanjut Menkumham mengatakan, Warga Binaan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki ...
- Dibuat pada 12 Maret 2023
- 77. Menyamakan Persepsi Para Penegak Hukum di KUHP Baru
- (Berita)
- Yogyakarta - Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional sebagai panduan bagi para aparat penegak hukum (APH) menimbulkan sejumlah tantangan baru. Tantangan ini terutama dalam hal mengubah ...
- Dibuat pada 10 Maret 2023
- 78. Mengubah Pola Pikir dalam Misi KUHP Nasional
- (Berita)
- Banda Aceh - Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional telah menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Namun, kehadiran rujukan hukum produk asli anak bangsa ini harus diiringi dengan ...
- Dibuat pada 28 Februari 2023
- 79. 3 Langkah Kemenkumham Untuk Menyosialisasikan KUHP Baru
- (Berita)
- Depok - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang sudah diundangkan pada Januari 2023 lalu memiliki masa transisi selama 3 (tiga) tahun sebelum mulai diberlakukan. Dalam masa transisi tersebut, ...
- Dibuat pada 23 Februari 2023
- 80. Terima Barang Rampasan Rp56 Miliar, Kemenkumham Optimalkan Layanan Keimigrasian
- (Berita)
- Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima aset hasil rampasan dari penanganan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap senilai Rp56.744.674.000,-. Nantinya ...
- Dibuat pada 16 Februari 2023
- +6221 525 3004
- rohumas@kemenkumham.go.id
- Senin- Jumat 08:00 - 16:30
|
|
|
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA |
||||||
 |
JL. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 |
|
 |
021 - 5253004 | |
 |
Email Kehumasan | |
| rohumas@kemenkumham.go.id | ||
|
Email Pengaduan | |
| pengaduan.setjen@kemenkumham.go.id |
 |
 |
 |
 |
 |
|