rss 48

Total: 107 hasil ditemukan.

Pencarian untuk:
Cari hanya:

Halaman 1 dari 6

1. Kemenkumham Himpun Masukan Untuk Pembaruan Aturan Tindak Pidana Korupsi
(Berita)
Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna pembaruan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) ...
Dibuat pada 25 Oktober 2023
2. Kemenkumham Terima Aset Terpidana Korupsi Senilai Rp28,9 Miliar dari KPK
(Berita)
... Korupsi (KPK). Aset yang merupakan barang rampasan negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut diserahterimakan dengan mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ...
Dibuat pada 12 Juli 2023
3. RUU KUHP Tinggalkan Paradigma Hukum Pidana Sebagai Alat Balas Dendam
(Berita)
Kupang - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward O. S. Hiariej mengungkapkan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) meninggalkan paradigma hukum pidana lama yang ...
Dibuat pada 04 November 2022
4. Kemenkumham 'Memerdekakan' 168.916 narapidana di HUT Ke-77 R
(Berita)
Jakarta - Memperingati ulang tahun ke-77 Republik Indonesia (RI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 'memerdekakan' 168.916 narapidana dan anak binaan di seluruh Indonesia melalui remisi ...
Dibuat pada 17 Agustus 2022
5. Hari Bakti Pemasyarakatan, Wujudkan Narapidana Berketerampilan & Produktif
(Berita)
... terdapat 267.448 narapidana dan tahanan yang masuk kategori usia produktif. Pemasyarakatan harus adaptif dan inovatif, tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama dalam pelaksanaan program Pemasyarakatan. ...
Dibuat pada 26 April 2022
6. RUU Perubahan UU Narkotika Utamakan Pendekatan Rehabilitasi dibanding Pidana Penjara
(Berita)
... atau tidak", terangnya. Menurut Yasonna, mengutamakan pendekatan rehabilitasi dibanding pidana penjara merupakan bentuk restorative justice, yaitu salah satu upaya pendekatan penyelesaian pidana yang ...
Dibuat pada 31 Maret 2022
7. Cegah Pidana Lintas Batas, Ditjen Imigrasi Gunakan IBCM
(Siaran Pers)
... Yasonna kemudian menjelaskan bahwa Kemenkumham, melalui Ditjen Imigrasi menggunakan Integrated Border Control Management (IBCM) untuk mencegah tindak pidana lintas batas. IBCM merupakan sebuah sistem yang ...
Dibuat pada 19 Januari 2022
8. RUU Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana RI-Rusia Siap Disahkan
(Berita)
... dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between The Republic of Indonesia and The Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters), Pemerintah ...
Dibuat pada 07 September 2021
9. Pemerintah-DPR Sepakati Pembahasan RUU Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana RI-Rusia
(Berita)
... Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance/MLA in Criminal Matters). RUU ini merupakan ...
Dibuat pada 01 September 2021
10. 134.430 Narapidana dan Anak Terima Remisi HUT ke-76 RI, 2.491 Langsung Bebas
(Berita)
Jakarta - Bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan remisi kepada 134.430 narapidana dan anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak ...
Dibuat pada 17 Agustus 2021
11. 34 Narapidana Terorisme Ucapkan Ikrar Setia NKRI
(Berita)
Gunung Sindur - Sebanyak 34 narapidana tindak pidana terorisme bertekad kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu ditegaskan dalam pengucapan ikrar setia NKRI di Lapas Narkotika Kelas ...
Dibuat pada 15 April 2021
12. Menkumham Dukung PPATK Berantas Tindak Pidana Pencucian Uang
(Berita)
Jakarta - Maraknya kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terjadi di berbagai sektor, seperti di bidang pengelolaan sawit, lingkungan hidup, hingga transaksi obat-obatan, mendorong komitmen dari ...
Dibuat pada 15 Februari 2021
13. Kunker Komisi III DPR RI ke Sumatera Utara: Kakanwil Kemenkumham Sumut Paparkan Kebijakan Penanganan Narapidana dimasa Pandemi.
(Berita)
... Mutasi  Narapidana ke UPT Pemasyarakatan lain dan alternatif pemberdayaan Restorative Justice dan Rehabilitasi pengguna narkoba. “Over kapasitas itu dari dulu, tetapi sekatang lebih parah karena memang ...
Dibuat pada 13 November 2020
14. Narapidana di Lapas Makassar Tetap Produktif di Masa Pandemi
(Berita)
... I Makassar, melalui program pembinaan kemandirian pabrik garmen, membuat para narapidana disana tetap produktif di tengah masa pandemi ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ...
Dibuat pada 18 September 2020
15. Seribu Narapidana di Banten Daftar Siap Jadi Relawan Vaksin Corona
(Berita)
... Hukum dan HAM Kantor Wilayah (Kanwil Kemenumham) Banten menginisiasi melakukan penggalangan jajaran dan para narapidana di wilayah Kanwil Banten untuk menjadi relawan uji klinis vaksin. Hasilnya melebihi ...
Dibuat pada 18 Agustus 2020
16. Kemenkumham Hadapi Mediasi Lanjutan Gugatan Asimilasi dan Integrasi Narapidana, Yasonna Laoly: Gugatan Memang Tak Semestinya Ada Sejak Awal
(Berita)
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut gugatan hukum atas kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana terkait Covid-19 memang semestinya tak ada sejak awal. Hal itu disampaikan Yasonna ...
Dibuat pada 30 Juli 2020
17. Yasona : Jika berulah lagi, warga binaan asimilasi dimasukkan ke straft cell. Saat selesai masa pidananya, diserahkan ke polisi untuk diproses tindak pidana yang baru
(Berita)
... mengoptimalkan pengawasan tersebut. “Jika berulah lagi, warga binaan asimilasi dimasukkan ke straft cell (sel pengasingan). Saat selesai masa pidananya, diserahkan ke polisi untuk diproses tindak pidana ...
Dibuat pada 13 April 2020
18. Klarifikasi Pasal dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana
(Berita)
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Menkumham RI) Yasonna H. Laoly memberikan keterangan keterangan pers terkait dengan beberapa pasal didalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana ...
Dibuat pada 20 September 2019
19. Lapas Karanganyar Nusakambangan, sebuah Pembaharuan Pengelolaan Narapidana Beresiko Tinggi
(Berita)
... dapat menjadi jawaban dari berbagai polemik yang akhir-akhir ini membuat sikap skeptik publik terhadap praktik pemasyarakatan, khususnya dalam mengelola narapidana resiko tinggi. Menteri Hukum dan Hak ...
Dibuat pada 22 Agustus 2019
20. Bersama Cegah Tindak Pidana bagi Korporasi
(Berita)
... Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi. Enam kementerian tersebut adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian ...
Dibuat pada 03 Juli 2019

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
PikPng.com school icon png 2780725    JL. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan
 Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940
PikPng.com phone icon png 604605   021 - 5253004
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    rohumas@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    pengaduan.setjen@kemenkumham.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

Unit Utama

Produk Hukum