- 61. Pertahankan Capaian Prestasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemenkumham
- (Berita)
- ... (22/2/2023). Untuk meraih opini WTP dari BPK terdapat kriteria yang harus dipenuhi antara lain, kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan ...
- Dibuat pada 23 Februari 2023
- 62. Laporan Keuangan Berimbas pada Opini WTP
- (Berita)
- ... “Kegiatan ini dalam rangka menyajikan laporan keuangan Kemenkumham tahun 2022, sekaligus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah didapat Kemenkumham”, kata Wisnu saat membuka kegiatan ...
- Dibuat pada 08 Februari 2023
- 63. Kawal Opini WTP, Kemenkumham Efektifkan Sistem Pengendalian Intern
- (Berita)
- Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 13 kali berturut-turut sejak tahun 2009. Kepala Biro Keuangan, ...
- Dibuat pada 01 September 2022
- 64. Raih Opini WTP ke - 13, Menteri Yasonna: Jadikan Ini Pendorong Semangat dalam Berkinerja
- (Berita)
- Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP ke - 13 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Pencapaian ini didapatkan oleh Kemenkumham ...
- Dibuat pada 19 Juli 2022
- 65. Kemenkumham Perkuat Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
- (Berita)
- ... keuangan Kemenkumham sebelumnya telah ditunjukkan melalui predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kemenkumham bahkan mendapatkan penghargaan dari Kementerian ...
- Dibuat pada 16 Jun 2022
- 66. Pengelolaan Uang Rakyat Sekecil Apapun Harus Dipertanggungjawabkan
- (Berita)
- ... Hal ini akan tercermin dari predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan Kemenkumham. “Kita harus ingat bahwa uang yang kita kelola ini adalah uang rakyat, sehingga sekecil ...
- Dibuat pada 08 Februari 2022
- 67. Bangun Transformasi Digital, Solusi Pelayanan Kemenkumham di Tengah Pandemi
- (Berita)
- ... 25 Inovasi Pos Pengaduan di 50 Denominasi Gereja di Manokwari. Selain itu, di tahun ini Kemenkumham juga merengkuh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kali ke-10 ...
- Dibuat pada 29 Desember 2021
- 68. Refleksi Akhir Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM: Pandemi yang Lahirkan Inovasi untuk Pulihkan Ekonomi
- (Siaran Pers)
- ... PAN-RB, dan Top 25 Inovasi Pos Pengaduan di 50 Denominasi Gereja di Manokwari. Selain itu, di tahun ini Kemenkumham juga merengkuh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ...
- Dibuat pada 29 Desember 2021
- 69. Kemenkumham Selesaikan 88,40% Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
- (Berita)
- ... itu, penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Pemeriksaan BPK juga diharapkan mendukung upaya kita mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Kemenkumham,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, bahwa ...
- Dibuat pada 30 November 2021
- 70. Komunikasi, Kunci Efektivitas Pemeriksaan Laporan Keuangan
- (Berita)
- Jakarta - Tengah tahun ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) baru saja menggondol opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan ...
- Dibuat pada 15 November 2021
- 71. Peringati HDKD, Menkumham Ajak ASN Kemenkumham Wujudkan Nilai Semakin PASTI
- (Siaran Pers)
- ... Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporang Keuangan Tahun Anggaran 2020; Peringkat Pertama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award pada kategori Perencanaan Kebutuhan, ...
- Dibuat pada 30 Oktober 2021
- 72. Kemenkumham Adakan Kompetisi Cerdas Cermat Bidang Keuangan dan BMN
- (Berita)
- ... 2011, lanjut Kepala Biro Keuangan, Kemenkumham berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 10 kali berturut-turut. “Jangan sampai kita tidak dapat ...
- Dibuat pada 13 Oktober 2021
- 73. Kemenkumham Raih 2 Penghargaan Keuangan dari Kemenkeu
- (Berita)
- Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih dua penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan yang telah disusun. ...
- Dibuat pada 15 September 2021
- 74. Tuntaskan Masalah Data Laporan Keuangan melalui Rekonsiliasi
- (Berita)
- Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah berhasil menyabet secara berturut-turut enam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan ...
- Dibuat pada 14 Juli 2021
- 75. Pemeriksaan BPK, Kemenkumham Berhasil Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian
- (Berita)
- Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan ...
- Dibuat pada 28 Jun 2021
- 76. Kemenkumham Sukses Pertahankan Opini WTP dari BPK, Yasonna Laoly: Tidak Boleh Puas dan Terus Tingkatkan Komitmen Good Governance
- (Siaran Pers)
- Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan kementeriannya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan tahun anggaran ...
- Dibuat pada 28 Jun 2021
- 77. Tantangan Pandemi Demi Opini
- (Berita)
- ... Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Salah satunya adalah bagaimana tetap dapat menyusun laporan keuangan secara akuntabel dan tepat waktu, demi terwujudnya goals Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). ...
- Dibuat pada 12 Februari 2021
- 78. Jaga Kualitas Laporan Keuangan
- (Berita)
- ... 11 kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly membeberkan ...
- Dibuat pada 11 Februari 2021
- 79. Opini WTP di Kemenkumham Hukumnya Wajib
- (Berita)
- Jakarta - Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. ...
- Dibuat pada 11 Februari 2021
- 80. Yasonna Laoly Berharap Kemenkumham Bisa Raih 15-20 Opini WTP Berturut-Turut dari BPK
- (Siaran Pers)
- Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap kementerian yang dipimpinnya saat ini terus menjaga performa pertanggungjawaban keuangan. Sehingga bisa meraih 15 hingga 20 opini Wajar Tanpa Pengecualian ...
- Dibuat pada 11 Februari 2021
- +6221 525 3004
- rohumas@kemenkumham.go.id
- Senin- Jumat 08:00 - 16:30
|
|
|
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA |
||||||
 |
JL. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 |
|
 |
021 - 5253004 | |
 |
Email Kehumasan | |
| rohumas@kemenkumham.go.id | ||
|
Email Pengaduan | |
| pengaduan.setjen@kemenkumham.go.id |
 |
 |
 |
 |
 |
|