- 1. Rekor! Kemenkumham Raih Opini WTP ke-15 Kali Berturut-turut
- (Berita)
- Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencatatkan rekor, raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang ke 15 kali secara berturut-turut. Terhitung sejak tahun 2009, Kemenkumham ...
- Dibuat pada 26 Juli 2024
- 2. Kemenkumham Terima Opini WTP 14 Kali Berturut-turut
- (Berita)
- Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kemenkumham tahun ...
- Dibuat pada 05 Agustus 2023
- 3. Laporan Keuangan Berimbas pada Opini WTP
- (Berita)
- ... “Kegiatan ini dalam rangka menyajikan laporan keuangan Kemenkumham tahun 2022, sekaligus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah didapat Kemenkumham”, kata Wisnu saat membuka kegiatan ...
- Dibuat pada 08 Februari 2023
- 4. Kawal Opini WTP, Kemenkumham Efektifkan Sistem Pengendalian Intern
- (Berita)
- Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 13 kali berturut-turut sejak tahun 2009. Kepala Biro Keuangan, ...
- Dibuat pada 01 September 2022
- 5. Raih Opini WTP ke - 13, Menteri Yasonna: Jadikan Ini Pendorong Semangat dalam Berkinerja
- (Berita)
- Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP ke - 13 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Pencapaian ini didapatkan oleh Kemenkumham ...
- Dibuat pada 19 Juli 2022
- 6. Kemenkumham Sukses Pertahankan Opini WTP dari BPK, Yasonna Laoly: Tidak Boleh Puas dan Terus Tingkatkan Komitmen Good Governance
- (Siaran Pers)
- Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan kementeriannya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan tahun anggaran ...
- Dibuat pada 28 Jun 2021
- 7. Opini WTP di Kemenkumham Hukumnya Wajib
- (Berita)
- Jakarta - Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. ...
- Dibuat pada 11 Februari 2021
- 8. Yasonna Laoly Berharap Kemenkumham Bisa Raih 15-20 Opini WTP Berturut-Turut dari BPK
- (Siaran Pers)
- Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap kementerian yang dipimpinnya saat ini terus menjaga performa pertanggungjawaban keuangan. Sehingga bisa meraih 15 hingga 20 opini Wajar Tanpa Pengecualian ...
- Dibuat pada 11 Februari 2021
- 9. Pertahankan Opini WTP, Kemenkumham Siapkan Penyajian Laporan Keuangan Tepat Waktu.
- (Berita)
- ... dengan menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan rekonsiliasi ini juga menandakan bahwa Kemenkumham tetap produktif dan siap menyajikan laporan keuangan yang andal, akuntabel sekaligus mempertahankan opini ...
- Dibuat pada 09 Februari 2021
- 10. Pandemi Bukan Halangan untuk Kemenkumham Raih Opini WTP ke-12
- (Berita)
- Jakarta - Sejak tahun 2009, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sudah meraih 11 kali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan laporan keuangannya. Pelaksana tugas ...
- Dibuat pada 03 Februari 2021
- 11. Kemenkumham Raih Opini WTP Kali Kelima Berturut-turut
- (Berita)
- ... Graha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham (23/7/2020). "Sejak saya memimpin dan bertindak selaku Pengguna Anggaran di Kementerian Hukum dan HAM, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ...
- Dibuat pada 23 Juli 2020
- 12. Wajibnya Opini WTP
- (Berita)
- Jakarta - Saat ini, pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah sebuah keharusan, ...
- Dibuat pada 20 Juli 2020
- 13. Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Sebagai Strategi Pertahankan Opini WTP
- (Berita)
- ... data tingkat unit eselon I. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, Wisnu Nugroho Dewanto mengatakan kegiatan ini sangat penting untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan ...
- Dibuat pada 20 Juli 2020
- 14. Opini WTP Tanda Kemenkumham Dapat Dipercaya
- (Berita)
- Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) optimis kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran (TA) ...
- Dibuat pada 11 Februari 2020
- 15. Cermati Permasalahan Penyusunan Laporan Keuangan Agar Kembali Raih Opini WTP
- (Berita)
- Bandung – Meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan bukanlah perkara mudah. Butuh semangat dan etos kerja yang tinggi, serta disiplin dalam menjalankan tugas ...
- Dibuat pada 18 Januari 2020
- 16. Soft Entry Meeting, Langkah Awal Menuju Opini Laporan Keuangan yang WTP
- (Berita)
- Jakarta – Setelah empat kali berturut-turut sejak tahun 2015 memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan, ...
- Dibuat pada 04 November 2019
- 17. Karo Keuangan Beri Tips Pertahankan Opini WTP
- (Berita)
- Bekasi - Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM, Tarsono mengungkapkan strategi untuk mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu strategi tersebut adalah penertiban ...
- Dibuat pada 18 Juli 2019
- 18. Pengelolaan BMN Yang Serius Untuk Mempertahankan Opini WTP
- (Berita)
- Jakarta - Sejak tahun 2015 Kemenenterian Hukum dan HAM telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni sebanyak empat kali secara berturut-turut. Tidak berpuas diri, Kemenkumham berkomitmen ...
- Dibuat pada 14 Juli 2019
- 19. Tradisi Opini WTP di Kemenkumham
- (Berita)
- Bogor - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejak tahun 2010 hingga 2016 selalu mendapat Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ...
- Dibuat pada 24 Maret 2018
- 20. Pertahankan Opini WTP Secara Murni yang Telah Kita Raih. Biro BMN Tutup Sertifikasi Barjas.
- (Berita)
- ... opini WTP secara mumi yang pernah kita raih sebelumnya. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM penyelenggara pengadaan barang/jasa dan mendapatkan tenaga yang terampil dan siap pakai dalam ...
- Dibuat pada 24 Februari 2017
- +6221 525 3004
- rohumas@kemenkumham.go.id
- Senin- Jumat 08:00 - 16:30
|
|
|
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA |
||||||
 |
JL. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 |
|
 |
021 - 5253004 | |
 |
Email Kehumasan | |
| rohumas@kemenkumham.go.id | ||
|
Email Pengaduan | |
| pengaduan.setjen@kemenkumham.go.id |
 |
 |
 |
 |
 |
|