- 41. JK: Tim Kumham Masih Kaji Kewarganegaraan Arcandra
- (Artikel & Opini)
- JAKARTA, KOMPAS.com, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Tim Kementerian Hukum dan HAM sedang mengkaji isu dwikewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar. "Tim Kemkumham ...
- Dibuat pada 14 Agustus 2016
- 42. JK: Tim Kumham Masih Kaji Kewarganegaraan Arcandra
- (Berita Media)
- JAKARTA, KOMPAS.com, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Tim Kementerian Hukum dan HAM sedang mengkaji isu dwikewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar. "Tim Kemkumham ...
- Dibuat pada 14 Agustus 2016
- 43. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dinilai Solusi Dibanding Perppu Kebiri
- (Artikel & Opini)
- JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mengusulkan agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pembahasan rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. ...
- Dibuat pada 16 Mei 2016
- 44. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dinilai Solusi Dibanding Perppu Kebiri
- (Berita Media)
- JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mengusulkan agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pembahasan rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. ...
- Dibuat pada 16 Mei 2016
- 45. Dirjen Imigrasi: Ekstradisi Djoko Tjandra Tergantung Pemerintah Papua Niugini
- (Artikel & Opini)
- JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F Sompie mengatakan, pemerintah masih berupaya memulangkan terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko ...
- Dibuat pada 11 Mei 2016
- 46. Dirjen Imigrasi: Ekstradisi Djoko Tjandra Tergantung Pemerintah Papua Niugini
- (Berita Media)
- JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F Sompie mengatakan, pemerintah masih berupaya memulangkan terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko ...
- Dibuat pada 11 Mei 2016
- 47. Kompas
- (Tagar)
- Kompas
- Dibuat pada 11 Mei 2016
- 48. Wapres Apresiasi Luhkumtak Kemenkumham
- (Artikel ditag dengan: Kompas)
- Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla, mengapresiasi program Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian ...
- Dibuat pada 28 Januari 2016
- +6221 525 3004
- rohumas@kemenkumham.go.id
- Senin- Jumat 08:00 - 16:30
|
|
|
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA |
||||||
 |
JL. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 |
|
 |
021 - 5253004 | |
 |
Email Kehumasan | |
| rohumas@kemenkumham.go.id | ||
|
Email Pengaduan | |
| pengaduan.setjen@kemenkumham.go.id |
 |
 |
 |
 |
 |
|