- 81. Wamenkumham dan Dubes Uni Eropa Bahas Perkembangan Isu HAM dan RKUHP
- (Berita)
- ... satunya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). RKUHP ini tidak hanya menjadi isu hangat di dalam negeri, namun juga di tingkat internasional, yakni Uni Eropa (UE). Duta Besar Uni Eropa, ...
- Dibuat pada 27 Januari 2022
- 82. Perhatian Uni Eropa Pasca Kebakaran Lapas Tangerang
- (Berita)
- ... Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Pemasyarakatan, sehingga tidak semua kasus harus berakhir dengan pemenjaraan. Pengalaman saat mengunjungi penjara di Belanda, lanjut Menkumham, sangat jauh ...
- Dibuat pada 07 Oktober 2021
- 83. Bahas RKUHP Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di DPR, Menkumham Singgung Batas Masyarakat Beradab
- (Siaran Pers)
- Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bukan untuk membatasi ...
- Dibuat pada 09 Jun 2021
- 84. Wujudkan Negara Hukum dengan RUU KUHP
- (Berita)
- ... Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). "RUU KUHP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyusun suatu sistem rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai ...
- Dibuat pada 27 Mei 2021
- 85. Kepastian dan Keadilan, Dua Nilai Lebih RUU KUHP
- (Berita)
- Jakarta – Ada dua hal menarik yang tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Dua hal tersebut yakni asas kepastian dan keadilan. Menurut Staf Ahli Menteri ...
- Dibuat pada 26 Mei 2021
- 86. RUU KUHP Disusun Transparan dan Demokratis
- (Berita)
- Jakarta – Revisi terhadap Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) sudah mendesak dan sangat penting diperbarui demi penyempurnaan sistem pidana di Indonesia. Namun begitu, Rancangan ...
- Dibuat pada 25 Mei 2021
- 87. Jaga Harmoni, Kemenkumham Silaturahmi dengan Media
- (Berita)
- ... Rancangan UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Eddy optimis RUU KUHP akan dapat disahkan pada tahun ini. “Saya berharap RUU KUHP, yang hadir dengan hukum paradigma modern, dapat mengurangi beban ...
- Dibuat pada 09 April 2021
- 88. Pemerintah Kembali Buka Ruang Diskusi Perkembangan RUU KUHP
- (Berita)
- Ambon – Setelah batal disahkan pada September 2019 lalu, perkembangan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) masih terus bergulir. Teranyar, pemerintah baru saja melakukan ...
- Dibuat pada 27 Maret 2021
- 89. Rapat Bersama DPR, Kemenkumham Bahas Target dan Capaian Kinerja Serta Isu Aktual Lainnya
- (Berita)
- ... Pertama, Komisi III DPR mendorong Kemenkumham untuk melakukan reformasi terhadap sistem peradilan pidana terpadu melalui fungsi legislasi, dengan memprioritaskan kembali penyelesaian RUU KUHP dan RUU ...
- Dibuat pada 18 Maret 2021
- 90. Sosialisasi RUU KUHP Dimulai Kembali, Pemerintah Pastikan Buka Ruang Diskusi dan Masukan Publik
- (Siaran Pers)
- Medan - Pemerintah pastikan ruang diskusi dan masukan publik tetap terbuka dalam upaya penyusunan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pembinaan Hukum ...
- Dibuat pada 23 Februari 2021
- 91. Asimilasi Covid-19 Diperpanjang, Ditjen PAS Jalankan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020
- (Siaran Pers)
- ... pidana pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 UU ...
- Dibuat pada 31 Desember 2020
- 92. Welcome Pak Wamen
- (Berita)
- ... “Beliau teman diskusi saya dalam berbagai pembentukan regulasi, salah seorang anggota Tim RUU KUHP,” kata Yasonna di ruang selasar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pembentukan regulasi, kata ...
- Dibuat pada 29 Desember 2020
- 93. Resmi Perkenalkan Wamenkumham, Yasonna Laoly Ingatkan Tantangan Memenuhi Tuntutan Publik
- (Siaran Pers)
- ... Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, yang merupakan salah satu guru besar bidang hukum di balik penyusunan RUU KUHP, ditunjuk menempati posisi Wakil Menteri Hukum dan HAM ...
- Dibuat pada 29 Desember 2020
- 94. Yasonna Laoly Sebut Revisi KUHP dan UU Narkotika Jadi Upaya Pemerintah Perluas Akses Publik terhadap Keadilan
- (Berita)
- ... Hukum Pidana (KUHP) dan revisi UU Narkotika. "Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, berupaya mendorong akses terhadap keadilan dalam upaya memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Upaya itu ...
- Dibuat pada 08 Desember 2020
- 95. Yasonna Laoly Sebut Revisi KUHP dan UU Narkotika Jadi Upaya Pemerintah Perluas Akses Publik terhadap Keadilan
- (Siaran Pers)
- ... Hukum Pidana (KUHP) dan revisi UU Narkotika. "Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, berupaya mendorong akses terhadap keadilan dalam upaya memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Upaya itu ...
- Dibuat pada 08 Desember 2020
- 96. Terima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera, Yasonna Laoly Pastikan Tetap Jaga Komitmen Pengabdian Diri
- (Berita)
- ... dan perundang-undangan Indonesia, seperti RUU KUHP yang akan 'memerdekakan' Indonesia dari hukum pidana era kolonial serta RUU Pemasyarakatan," ujar Guru Besar Kriminologi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ...
- Dibuat pada 11 November 2020
- 97. Terima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera, Yasonna Laoly Pastikan Tetap Jaga Komitmen Pengabdian Diri
- (Siaran Pers)
- ... dan perundang-undangan Indonesia, seperti RUU KUHP yang akan 'memerdekakan' Indonesia dari hukum pidana era kolonial serta RUU Pemasyarakatan," ujar Guru Besar Kriminologi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ...
- Dibuat pada 11 November 2020
- 98. Terima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera, Yasonna Laoly Pastikan Tetap Jaga Komitmen Pengabdian Diri
- (Berita)
- ... dan perundang-undangan Indonesia, seperti RUU KUHP yang akan 'memerdekakan' Indonesia dari hukum pidana era kolonial serta RUU Pemasyarakatan," ujar Guru Besar Kriminologi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ...
- Dibuat pada 11 November 2020
- 99. Menkumham Yasonna Laoly Sebut Birokrasi Digital Jadi Kunci Pelayanan Publik di Tengah Pandemi Covid-19
- (Siaran Pers)
- ... RUU sesuai prolegnas 2020 di tengah pandemi Covid-19. "Prolegnas usulan pemerintah ada 13, tetapi baru sedikit yang kita selesaikan karena ada beberapa RUU, seperti RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan yang ...
- Dibuat pada 07 Oktober 2020
- 100. Menkumham Yasonna Laoly Sebut Birokrasi Digital Jadi Kunci Pelayanan Publik di Tengah Pandemi Covid-19
- (Berita)
- ... RUU sesuai prolegnas 2020 di tengah pandemi Covid-19. "Prolegnas usulan pemerintah ada 13, tetapi baru sedikit yang kita selesaikan karena ada beberapa RUU, seperti RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan yang ...
- Dibuat pada 06 Oktober 2020