- 61. 3 Langkah Kemenkumham Untuk Menyosialisasikan KUHP Baru
- (Berita)
- Depok - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang sudah diundangkan pada Januari 2023 lalu memiliki masa transisi selama 3 (tiga) tahun sebelum mulai diberlakukan. Dalam masa transisi tersebut, ...
- Dibuat pada 23 Februari 2023
- 62. Menkumham Dorong Upaya Kolektif untuk Mengatasi Perdagangan Orang
- (Berita)
- ... Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia. Diantaranya adalah dengan KUHP baru dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta ...
- Dibuat pada 09 Februari 2023
- 63. Kepada American-Indonesian Chamber of Chamber, Menkumham Yasonna Laoly Luruskan Kontroversi Terkait KUHP
- (Berita)
- Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa implementasi KUHP tidak akan mengganggu kepentingan publik, khususnya komunitas bisnis, investor asing dan turis. Ini disampaikan dalam ...
- Dibuat pada 13 Januari 2023
- 64. Refleksi Kinerja Kemenkumham Tahun 2022 yang Penuh Dinamika
- (Berita)
- ... lainnya. Kemudian, pencapaian terbesar Kemenkumham di bidang pembentukan regulasi adalah dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), pada Rapat Paripurna DPR ...
- Dibuat pada 15 Desember 2022
- 65. Lulusan Politeknik Pemasyarakatan-Imigrasi Harus Paham KUHP
- (Berita)
- Tangerang - Setelah menunggu 104 tahun sejak 1918, Indonesia patut berbangga karena berhasil memiliki KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sendiri, dan bukan buatan negara lain. Menteri Hukum dan ...
- Dibuat pada 14 Desember 2022
- 66. Paripurna DPR RI Sahkan RUU KUHP Menjadi Undang-Undang
- (Berita)
- Jakarta – Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco ...
- Dibuat pada 06 Desember 2022
- 67. Pemerintah Serahkan Draft Terbaru RUU KUHP ke DPR
- (Berita)
- Jakarta - Pemerintah menyerahkan draft terbaru Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP kepada DPR. Draft ini merupakan hasil sosialisasi dan dialog publik yang dilakukan pemerintah. Wakil Menteri Hukum ...
- Dibuat pada 09 November 2022
- 68. RUU KUHP Tinggalkan Paradigma Hukum Pidana Sebagai Alat Balas Dendam
- (Berita)
- Kupang - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward O. S. Hiariej mengungkapkan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) meninggalkan paradigma hukum pidana lama yang ...
- Dibuat pada 04 November 2022
- 69. Wamenkumham: Indonesia Pegang Komitmen Hak Asasi Manusia
- (Berita)
- ... menjelaskan saat ini Pemerintah Indonesia tengah membahas secara intensif Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). KUHP lama yang dibentuk masa penjajahan Belanda, sudah ...
- Dibuat pada 27 Oktober 2022
- 70. 3 Alasan Penting Perlunya Pembaharuan KUHP
- (Berita)
- Palangka Raya - Pembaharuan atas hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai sudah sangat mendesak. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy O.S. Hiariej mengatakan ...
- Dibuat pada 26 Oktober 2022
- 71. Perdana, Utusan Republik Ceko Sambangi Kantor Menkumham Bahas Kerja Sama Hukum Hingga IKN
- (Berita)
- ... siber dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang rencananya akan disahkan pada akhir tahun 2022. Richard menyatakan, begitu banyak ranah kehidupan yang berubah mengikuti perkembangan ...
- Dibuat pada 26 Oktober 2022
- 72. Sukses di Medan, Sosialisasi RUU KUHP "Kumham Goes to Campus" Berlanjut di Makassa
- (Berita)
- Makassar – Setelah sukses dengan penyelenggaraan sosialisasi dan diskusi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di Kota Medan pekan lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi ...
- Dibuat pada 19 Oktober 2022
- 73. Kumham Goes to Campus, Ajang Sosialisasi RUU KUHP dan Dialog dengan Mahasiswa
- (Berita)
- Medan – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) kepada masyarakat. Mengusung tajuk ‘Kumham Goes to Campus’, ...
- Dibuat pada 16 Oktober 2022
- 74. Dukungan Positif Mengatasi Over Kapasitas Di Lapas Dengan Prinsip Restorative Justice
- (Berita)
- ... dari delegasi belanda, Jumat (23/09/2022). “Saat ini kita masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Belanda. Harapannya kami dapat segera merampungkan revisi KUHP dengan prinsip ...
- Dibuat pada 23 September 2022
- 75. Kick Off Sosialisasi RKUHP, Menkumham: Berikanlah Masukan yang Konstruktif
- (Berita)
- ... Hukum Pidana (RKUHP). "Perbedaan pemahaman dan pendapat dalam pembentukan RKUHP adalah konstribusi positif. Namun berikanlah masukan yang konstruktif untuk menghasilkan hukum pidana yang lebih baik bagi ...
- Dibuat pada 23 Agustus 2022
- 76. Wamenkumham: Kami Ingin Lebih Banyak Mendengarkan Masukan Masyarakat terhadap RKUHP
- (Berita)
- Jakarta - Berbagai respon yang muncul menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) mendorong pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi dan diskusi mengenai poin substansi ...
- Dibuat pada 11 Agustus 2022
- 77. Apresiasi Dewan Pers untuk Kemenkumham
- (Berita)
- ... Kitab Undang-Undang dan Hukum Pidana (RKUHP). Apresiasi diberikan karena Wamenkumham dan Tim Perumus secara responsif memfasilitasi pertemuan dengan Dewan Pers untuk membahas Draf RKUHP. Hal tersebut ...
- Dibuat pada 21 Juli 2022
- 78. 14 Poin Penjelasan RUU KUHP Usulan Pemerintah Disetujui DPR
- (Berita)
- Jakarta – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy O.S. Hiariej menyampaikan 14 penjelasan terkait isu-isu yang kontroversi yang ada di RUU KUHP. Penjelasan ini disampaikan Wamenkumham ...
- Dibuat pada 26 Mei 2022
- 79. Wamenkumham: Hukuman Mati Merupakan Special Punishment
- (Berita)
- Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) masih menerapkan pidana mati. Dalam pelaksanaannya, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan ...
- Dibuat pada 28 Maret 2022
- 80. Dubes Inggris Apresiasi Kepastian Hukum bagi Kalangan Bisnis di Indonesia
- (Berita)
- ... Indonesia. Diantarnya seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja, serta Undang-Undang (UU) ...
- Dibuat pada 15 Maret 2022
- +6221 525 3004
- rohumas@kemenkumham.go.id
- Senin- Jumat 08:00 - 16:30
|
|
|
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA |
||||||
 |
JL. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 |
|
 |
021 - 5253004 | |
 |
Email Kehumasan | |
| rohumas@kemenkumham.go.id | ||
|
Email Pengaduan | |
| pengaduan.setjen@kemenkumham.go.id |
 |
 |
 |
 |
 |
|