- 1. Menyamakan Persepsi Para Penegak Hukum di KUHP Baru
- (Berita)
- Yogyakarta - Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional sebagai panduan bagi para aparat penegak hukum (APH) menimbulkan sejumlah tantangan baru. Tantangan ini terutama dalam hal mengubah ...
- Dibuat pada 10 Maret 2023
- 2. Mengubah Pola Pikir dalam Misi KUHP Nasional
- (Berita)
- Banda Aceh - Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional telah menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Namun, kehadiran rujukan hukum produk asli anak bangsa ini harus diiringi dengan ...
- Dibuat pada 28 Februari 2023
- 3. 3 Langkah Kemenkumham Untuk Menyosialisasikan KUHP Baru
- (Berita)
- Depok - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang sudah diundangkan pada Januari 2023 lalu memiliki masa transisi selama 3 (tiga) tahun sebelum mulai diberlakukan. Dalam masa transisi tersebut, ...
- Dibuat pada 23 Februari 2023
- 4. Kepada American-Indonesian Chamber of Chamber, Menkumham Yasonna Laoly Luruskan Kontroversi Terkait KUHP
- (Berita)
- Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa implementasi KUHP tidak akan mengganggu kepentingan publik, khususnya komunitas bisnis, investor asing dan turis. Ini disampaikan dalam ...
- Dibuat pada 13 Januari 2023
- 5. Lulusan Politeknik Pemasyarakatan-Imigrasi Harus Paham KUHP
- (Berita)
- Tangerang - Setelah menunggu 104 tahun sejak 1918, Indonesia patut berbangga karena berhasil memiliki KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sendiri, dan bukan buatan negara lain. Menteri Hukum dan ...
- Dibuat pada 14 Desember 2022
- 6. Paripurna DPR RI Sahkan RUU KUHP Menjadi Undang-Undang
- (Berita)
- Jakarta – Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco ...
- Dibuat pada 06 Desember 2022
- 7. Pemerintah Serahkan Draft Terbaru RUU KUHP ke DPR
- (Berita)
- Jakarta - Pemerintah menyerahkan draft terbaru Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP kepada DPR. Draft ini merupakan hasil sosialisasi dan dialog publik yang dilakukan pemerintah. Wakil Menteri Hukum ...
- Dibuat pada 09 November 2022
- 8. RUU KUHP Tinggalkan Paradigma Hukum Pidana Sebagai Alat Balas Dendam
- (Berita)
- Kupang - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward O. S. Hiariej mengungkapkan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) meninggalkan paradigma hukum pidana lama yang ...
- Dibuat pada 04 November 2022
- 9. 3 Alasan Penting Perlunya Pembaharuan KUHP
- (Berita)
- Palangka Raya - Pembaharuan atas hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai sudah sangat mendesak. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy O.S. Hiariej mengatakan ...
- Dibuat pada 26 Oktober 2022
- 10. Sukses di Medan, Sosialisasi RUU KUHP "Kumham Goes to Campus" Berlanjut di Makassa
- (Berita)
- Makassar – Setelah sukses dengan penyelenggaraan sosialisasi dan diskusi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di Kota Medan pekan lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi ...
- Dibuat pada 19 Oktober 2022
- 11. Kumham Goes to Campus, Ajang Sosialisasi RUU KUHP dan Dialog dengan Mahasiswa
- (Berita)
- Medan – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) kepada masyarakat. Mengusung tajuk ‘Kumham Goes to Campus’, ...
- Dibuat pada 16 Oktober 2022
- 12. Kick Off Sosialisasi RKUHP, Menkumham: Berikanlah Masukan yang Konstruktif
- (Berita)
- ... Hukum Pidana (RKUHP). "Perbedaan pemahaman dan pendapat dalam pembentukan RKUHP adalah konstribusi positif. Namun berikanlah masukan yang konstruktif untuk menghasilkan hukum pidana yang lebih baik bagi ...
- Dibuat pada 23 Agustus 2022
- 13. Wamenkumham: Kami Ingin Lebih Banyak Mendengarkan Masukan Masyarakat terhadap RKUHP
- (Berita)
- Jakarta - Berbagai respon yang muncul menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) mendorong pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi dan diskusi mengenai poin substansi ...
- Dibuat pada 11 Agustus 2022
- 14. 14 Poin Penjelasan RUU KUHP Usulan Pemerintah Disetujui DPR
- (Berita)
- Jakarta – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy O.S. Hiariej menyampaikan 14 penjelasan terkait isu-isu yang kontroversi yang ada di RUU KUHP. Penjelasan ini disampaikan Wamenkumham ...
- Dibuat pada 26 Mei 2022
- 15. Wamenkumham dan Dubes Uni Eropa Bahas Perkembangan Isu HAM dan RKUHP
- (Berita)
- ... satunya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). RKUHP ini tidak hanya menjadi isu hangat di dalam negeri, namun juga di tingkat internasional, yakni Uni Eropa (UE). Duta Besar Uni Eropa, ...
- Dibuat pada 27 Januari 2022
- 16. Bahas RKUHP Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di DPR, Menkumham Singgung Batas Masyarakat Beradab
- (Siaran Pers)
- Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bukan untuk membatasi ...
- Dibuat pada 09 Jun 2021
- 17. Wujudkan Negara Hukum dengan RUU KUHP
- (Berita)
- ... Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). "RUU KUHP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyusun suatu sistem rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai ...
- Dibuat pada 27 Mei 2021
- 18. Kepastian dan Keadilan, Dua Nilai Lebih RUU KUHP
- (Berita)
- Jakarta – Ada dua hal menarik yang tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Dua hal tersebut yakni asas kepastian dan keadilan. Menurut Staf Ahli Menteri ...
- Dibuat pada 26 Mei 2021
- 19. RUU KUHP Disusun Transparan dan Demokratis
- (Berita)
- Jakarta – Revisi terhadap Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) sudah mendesak dan sangat penting diperbarui demi penyempurnaan sistem pidana di Indonesia. Namun begitu, Rancangan ...
- Dibuat pada 25 Mei 2021
- 20. Pemerintah Kembali Buka Ruang Diskusi Perkembangan RUU KUHP
- (Berita)
- Ambon – Setelah batal disahkan pada September 2019 lalu, perkembangan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) masih terus bergulir. Teranyar, pemerintah baru saja melakukan ...
- Dibuat pada 27 Maret 2021
- +6221 525 3004
- rohumas@kemenkumham.go.id
- Senin- Jumat 08:00 - 16:30
|
|
|
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA |
||||||
 |
JL. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 |
|
 |
021 - 5253004 | |
 |
Email Kehumasan | |
| rohumas@kemenkumham.go.id | ||
|
Email Pengaduan | |
| pengaduan.setjen@kemenkumham.go.id |
 |
 |
 |
 |
 |
|