- 81. BPHN Sorot Tumpang Tindih Regulasi Sektor Kepariwisataan di Indonesia
- (Siaran Pers)
- Jakarta - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyoroti permasalahan regulasi dalam bidang Kepariwisataan. Salah satunya disebabkan ...
- Dibuat pada 31 Agustus 2020
- 82. BPHN: UU Penyiaran Butuh Penyesuaian Mengikuti Perkembangan Teknologi Informasi
- (Siaran Pers)
- ... penyiaran baru. Sayangnya, belum terakomodir dalam regulasi penyiaran yang ada. Kepala BPHN Prof. R. Benny Riyanto menjelaskan, bahwa Pengaturan terkait penyiaran saat ini tertuang dalam beberapa peraturan ...
- Dibuat pada 31 Agustus 2020
- 83. Posyankumhamdes Berikan Akses Layanan Cepat Termasuk Bantuan Hukum Gratis
- (Berita)
- Gianyar, Bali - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) Yasonna H. Laoly meresmikan Pos Layanan Hukum dan HAM Desa (Posyankumhamdes) di Aula Kantor Bupati Gianyar, Selasa (21/7/2020) ...
- Dibuat pada 21 Juli 2020
- 84. Aplikasi Verasi OBH BPHN Menuju Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2020
- (Berita)
- Jakarta - Aplikasi berbasis teknologi informasi Verifikasi dan Akreditasi “Verasi” Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM ...
- Dibuat pada 29 Jun 2020
- 85. Mobil Penyuling BPHN Sosialisasi Peraturan PSBB di Jakarta
- (Siaran Pers)
- Jakarta-Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar Penyuluhan Hukum Keliling menggunakan Mobil Penyuling atau mobil penyuluhan hukum keliling, ...
- Dibuat pada 19 Mei 2020
- 86. BPHN Luncurkan Buku Panduan Penyusunan Penyuluhan Hukum se-Indonesia
- (Siaran Pers)
- Jakarta - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyusun buku “Panduan Penyusunan Hasil Kegiatan Penyuluhan Hukum”. Hal itu juga terkait ...
- Dibuat pada 11 Mei 2020
- 87. Melindungi Koleksi Hukum Langka, Kini dan Esok
- (Berita)
- Jakarta - Di era digital, perpustakaan membutuhkan inovasi dalam pembangunan perpustakaan digital, dan inovator tersebut berada di tangan pustakawan. Hal tersebut disampaikan Kepala BPHN, Benny Riyanto ...
- Dibuat pada 12 Maret 2020
- 88. Transformasi Teknologi Informasi Melalui Tanda Tangan Digital
- (Berita)
- ... TI, Tarsan Manihuruk tersebut, dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Pusdatin, BPHN, Ditjen PP, serta staf dan pejabat fungsional terkait. Dalam sambutannya, Tarsan mengatakan sehubungan dengan adanya ...
- Dibuat pada 11 Maret 2020
- 89. Pengharmonisasian Raperda Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Daerah
- (Berita)
- ... Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan Direktur Jenderal HAM. Para pimpinan tinggi madya menjadi narasumber dalam diskusi panel tentang strategi membangun ekonomi daerah berbasis kekayaan intelektual, ...
- Dibuat pada 27 Februari 2020
- 90. 50 RUU Sah Masuk Prolegnas 2020
- (Berita)
- Jakarta – Sebanyak 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) disahkan masuk kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020. Pemerintah yang diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ...
- Dibuat pada 22 Januari 2020
- 91. Capaian Pengelolaan JDIHN 2019 Meningkat, Tahun 2020 Harus Lebih Optimal.
- (Berita)
- Jakarta – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) gelar rapat evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2019. Kegiatan yang ...
- Dibuat pada 20 Desember 2019
- 92. Penyusunan Prolegnas Hendaknya Berorientasi Pada Kualitas Undang-Undang dan Bukan Kuantitas.
- (Berita)
- ... pada Rapat pembahasan tahunan Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Prioritas Tahun 2020 di Aula Gedung BPHN Senin (25/11/2019). Menurutnya, Prolegnas disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis ...
- Dibuat pada 25 November 2019
- 93. Menkumham Beri Anugerah JDIHN Award 2019
- (Berita)
- ... Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham ini berlangsung selama dua hari ini mengambil tema “Penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Dalam Rangka Percepatan Reformasi Hukum.” Giat ini juga ...
- Dibuat pada 10 September 2019
- 94. Kerja Sama IDLO dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait Access to Justice
- (Berita)
- ... Hukum Nasional (BPHN), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) terkait pelatihan paralegal di Indonesia serta kerja sama dalam bidang lainnya ...
- Dibuat pada 11 April 2019
- 95. Kemenkumham Resmikan 42 Desa Sadar Hukum di Aceh Tamiang.
- (Berita)
- Aceh Tamiang - Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Benny Riyanto meresmikan 42 Desa Sadar Hukum, pengukuhan Komunitas Pelajar Pegiat Hak Asasi Manusia ...
- Dibuat pada 12 Februari 2019
- 96. BPHN Jajaki Kerjasama Pelatihan Legal Drafting dengan Academie voor Overheidsjuristen
- (Berita)
- The Hague, BPHN.go.id – Upaya melahirkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan tidak saling tumpang tindih bukan persoalan mudah. Proses panjang dari hulu ke hilir mulai tahap perencanaan, penyusunan, ...
- Dibuat pada 06 Februari 2019
- 97. Menkumham Lantik 15 Pimpinan Tinggi Pratama
- (Berita)
- ... Nasional pada BPHN MOHAMAD YUNUS AFFAN, S.H., M.H. sebagai Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada BPHN. Dr. MOLAN TARIGAN, S.H., M.H. sebagai Direktur Hak Cipta dan Desain lndustri pada ...
- Dibuat pada 25 Januari 2019
- 98. Yasonna H Laoly Beri Penghargaan kepada Pengacara Juara Pro Bono
- (Berita)
- ... Sariwanto, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) R. Benny Riyanto juga turut menyerahkan penghargaan dalam acara yang dihadiri pula oleh para pimpinan organisasi advokat di Indonesia. Dalam sambutannya, ...
- Dibuat pada 20 Desember 2018
- 99. Yasonna Lantik 7 Pimpinan Tinggi Madya Kemenkumham.
- (Berita)
- ... setiap pejabat pimpinan tinggi harus menjamin akuntabilitas jabatan, sesuai dengan jenjangnya masing-masing 7 Pejabat yang dilantik adalah, Jhonny Ginting (Inspektur Jenderal), Benny Riyanto (Kepala BPHN), ...
- Dibuat pada 28 November 2018
- 100. Resmikan Desa Sadar Hukum, Menkumham Beri Penghargaan 17 Kelurahan di DKI Jakarta
- (Berita)
- ... (BPHN) dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum di provinsi DKI Jakarta ini adalah bentuk terobosan baru di Kemenkumham dalam hal sinergitas antara kantor wilayah ...
- Dibuat pada 19 November 2018